NADILLA ANASTASYA, - (2024) ANALISIS PELAKSANAAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021 MENGENAI FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) DI KABUPATEN KAMPAR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Nadilla Anastasya (2024): Analisis Pelaksanaan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Mengenai Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Kampar Perspektif Fiqih Siyasah Studi ini dilatar belakangi oleh fungsi penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBD sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021. Peraturan ini menetapkan berbagai tugas dan kewajiban BPBD dalam hal mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan pascabencana. Namun, efektivitas pelaksanaan tugas-tugas tersebut masih menjadi tantangan, khususnya ketika dikaji dari perspektif Fiqih Siyasah, yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umum, dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Studi ini merupakan penelitian sosiologis hukum islam, Jenis studi ini adalah penelitian lapangan (field research) Adapun sifat studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 Tahun 2021 di Kabupaten Kampar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat dan staf BPBD, analisis dokumen serta observasi lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, BPBD Kabupaten Kampar telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada, BPBD telah melaksanakan berbagai upaya penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Implementasi program-program seperti sosialisasi kepada masyarakat, simulasi bencana, dan peningkatan kapasitas petugas BPBD telah berhasil meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Tetapi terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, anggaran yang kurang memadai, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Dari perspektif Fiqih Siyasah, pelaksanaan Pasal 8 Perda No. 4 tahun 2021 dalam pelaksanaan fungsi BPBD Kabupaten Kampar telah memperlihatkan kesesuaian yang cukup kuat dengan prinsip-prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan yang Islami. Fiqih siyasah menekankan pentingnya peran pemerintah dalam melindungi rakyat dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Kampar, studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan alokasi anggaran, serta penguatan koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat dalam penanggulangan bencana. Kata Kunci: BPBD, Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item