WIRDATUL FITRI, - (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 4 AYAT 2 PERATURAN PEMERINTAH NO.45 TAHUN 1990 TENTANG LARANGAN PNS WANITA MENJADI ISTRI KEDUA, KETIGA, DAN KEEMPAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI WIRDATUL FITRI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Wirdatul Fitri, (2024) : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, Dan Keempat Di Indonesia, pernikahan diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, dan PP No. 45 Tahun 1990 sebagai penyempurna dari PP No. 10 Tahun 1983, secara khusus mengatur pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). PP ini melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, dengan ancaman sanksi disiplin berupa pemberhentian tidak hormat jika tetap menerima poligami. Sementara itu, dalam pandangan hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat mampu berlaku adil, dan wanita yang dilarang dinikahi adalah yang memiliki hubungan nasab, semenda, atau susuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan tersebut dalam peraturan tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), di mana sumber data diperoleh dari berbagai literatur yang tersedia di perpustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur lain yang relevan dengan topik penelitian ini. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pemerintah dalam menerbitkan PP, khususnya Pasal 4 ayat 2 yang melarang PNS wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, adalah untuk menjaga martabat PNS sebagai aparatur negara dan untuk menghindari masalah rumah tangga yang dapat mengganggu tugas mereka sebagai abdi negara. Dalam perspektif hukum Islam, peraturan ini dianggap bertentangan karena tidak ada larangan khusus bagi wanita yang memiliki pekerjaan atau jabatan (seperti PNS) untuk dipoligami. Namun, dari sudut pandang maslahah, peraturan ini memiliki manfaat, karena bertujuan melindungi individu, keluarga, dan masyarakat secara umum, sejalan dengan tujuan maslahah mursalah yang mengedepankan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan bersama. Kata kunci : PNS Wanita, Poligami, Mashlahah.

Actions (login required)

View Item