TIKA, - (2024) PERAN DINAS KETENAGAKERJAAN INDRAGIRI HULU UNTUK MENJAMIN HAK PEKERJA DALAM BERORGANISASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG SERIKAT PEKERJA. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (568kB)

Abstract

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja, F. SPTI-K. SPSI hanya boleh satu PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang bekerja sama dalam satu perusahaan. Namun, terdapat dua PUK pada F. SPTI-K. SPSI yang menyebabkan terjadinya perebutan kepengurusan dan lahan bekerja yang menimbulkan kericuhan. Pasal 118 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa perjanjian kerja bersama dapat dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Dinas Ketenagakerjaan dalam menjamin dan melindungi hak pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja dan strategi yang digunakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi bagi pekerja. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yang juga dikenal sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisa dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan efektivitas hukum yaitu pendekatan yang digunakan untuk menilai bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi di masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu dalam menjamin dan melindungi hak pekerja berorganisasi belum sesuai karena masih terdapat PUK (Pimpinan Unit Kerja) yang belum tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan tetapi dapat bekerja sama dengan perusahaan seharusnya PUK yang sudah tercatat pada Dinas Ketenagakerjaan yang boleh berkerja sama dengan perusahaan serta dalam satu perusahaan hanya boleh terdapat satu PUK saja yang memiliki logo dan bendera yang sama. Strategi yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Indragiri Hulu untuk memfasilitasi kebebasan berorganisasi yaitu dengan berupaya semaksimal mungkin untuk mendamaikan kedua serikat pekerja melalui berbagai mediasi agar tidak terjadi kegaduhan yang dapat merugikan berbagai pihak sebab Dinas Ketenagakerjaan tidak dapat membuat keputusan siapa sah siapa yang tidak karena kedua PUK tersebut telah diakui oleh Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kata Kunci: Peran, Hak Pekerja, Serikat Pekerja

Actions (login required)

View Item