ELSI AGUS MELAN, - (2024) PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASRKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (14MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan diselesaikan melalui mediasi. Namun kenyataannya konflik yang terkait dengan tanah ulayat masih terjadi antara kenegerian siberakun dengan Perusahaan yang dimana penyeleseain sengketa tanah ulayat melalui mediasi akan tetapi kenyataannya mediasi yang dilaksankan antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan sengketa tanah ulayat tersebut tidak terselesaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten Kuantan singingi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan sengketa tanah ulayat oleh kelemba gaan adat melayu Riau Kuantan singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa tanah ulayat di kabupaten Kuantan singingi berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dan untuk mengidentifikasi hambatan dan faktor yang menjadi penyebab kendala dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat oleh kelembagaan adat melayu Riau Kuantan singingi. Jenis Penelitian hukum sosiologis yang Dimana melakukan penelitian lapangan yang langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui pengamatan (observasi), wawancara, penelitian ini yaitu penelitian hukum sosiologis yang Dimana dapat dilakukan secara kualitatif diterapkan dalam suatu penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwasannya penyelesaian sengketa tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sengketa tanah diselesaikan melalui mediasi yang dimana penyeleseain sengketa tanah ulayat melalui mediasi akan tetapi kenyataannya mediasi yang dilaksankan antara kedua belah pihak tidak berjalan dengan semestinya yang mengakibatkan sengketa tanah ulayat tersebut tidak terselesaikan. Sedangkan yang menjadi faktor kendalah dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yakni dari pihak Perusahaan tidak melaksanakan kesepakatan mufakat yang terlah disepakati dan pelaksanaan musawarah dan mufakat tidaklah secara transparan yang menyebabkan tidak terselesainnya konflik sengketa tanah ulayat antara kenegerian siberakun dengan pihak Perusahaan. Kata kunci: penyelesaian, sengketa, tanah ulayat

Actions (login required)

View Item