DINA SEPTIA HAFIFAH, - (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (728kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Kasus penelantaran anak terus terjadi di Indonesia setiap tahunnya, selama kurun waktu 2022 -2023 terjadi peningkatan kasus penelantaran anak sebesar 11-35% per-tahun di Pekanbaru. Penelitian ini membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Pekanbaru. Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak terlantar berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dilengkapi dengan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data yang dilaksanakan menggunakan analisis kualitatif, menganalisis data primer dari hasil penelitian lapangan. Metode analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan induktif. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum oleh DP3A Kota Pekanbaru terhadap anak terlantar, kenyataannya masih belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaaan perlindungan anak dari tindak penelantaran belum sepenuhnya sesuai dengan beberapa kebijakan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan perlindungan anak terlantar oleh DP3A adalah: (a) kurangnya anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan rujukan Rumah Aman dari DP3A bagi anak korban penelantaran, (b) terbatasnya jumlah Konselor Hukum, Konselor Psikologi, dan petugas assesment, (c) anak korban penelantaran sulit untuk dibina oleh DP3A dengan berbagai alasan, (d) pelapor kasus penelantaran anak cenderung tidak pro-aktif dengan pihak DP3A. Dukungan dari pemerintah daerah dengan peningkatan fasilitas dan anggaran pada DP3A serta kerjasama masyarakat dalam penanganan kasus anak terlantar diharapkan dapat menekan angka kasus penelantaran anak di Kota Pekanbaru. Kata Kunci : Anak, Hukum, Perlindungan, Terlantar

Actions (login required)

View Item