ADILLA YUNI KARTIKA, - (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PASAL 10 NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI MENGENAI TUGAS WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN NAGARI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI ADILLA YUNI KARTIKA.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Adilla Yuni Kartika, (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PASAL 10 NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG NAGARI MENGENAI TUGAS WALI NAGARI DALAM PEMBANGUNAN NAGARI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (Studi Kasus Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar) Penulisan Skripsi ini di latar belakangi oleh diaturnnya ketentuan mengenai pelaksanaan pasal 10 nomor 7 tahun 2018 oleh wali nagari mengenai pembangunan nagari Batipuah Baruah dimana berisi tentang Wali Nagari mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari. Yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik dan merata. adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari serta Niniak Mamak dan Bundo Kanduang mengenai Pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar? (2) Bagaimana Fiqih Siyāsah Tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Pasal 10 Nomor 7 tahun 2018 dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar? tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 oleh Wali Nagari dalam melaksanakan pembangunan Nagari Batipuah Baruah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Lokasi Penelitian adalah di Nagari Batipuah Baruah Kabupaten Tanah Datar, populasi dan sampel adalah yaitu Wali Nagari Batipuah Baruah beserta perangkat nagari, Niniak Mamak, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode analisis kualitatif selanjutnya dengan menarik kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan peraturan daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 tentang nagari. Di nagari tersebut masih banyak permasalahan umum yang belum di tangani oleh pemerintah nagari sehingga selalu ada pro dan kontra antara masyarakat dan pemerintah nagari. Tinjauan fiqih siyasah terhadap pelaksaan peraturan daerah pasal 10 nomor 7 tahun 2018 tentang nagari masih belum sesuai dengan fiqih siyasah tanfidziyyah yaitu kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat belum adil dan belum merata. Kata Kunci : Pelaksanaan, Peraturan Daerah Sumatera Barat, Pembangunan Nagari, Wali Nagari, Fiqih Siyasah.

Actions (login required)

View Item