KHAIRANI SEPTIANA YUNITA, - (2024) TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENETAPAN UPAH PENGAMBIL KELAPA DENGAN SISTEM TINGGI POHON KELAPA (Studi Kasus Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (739kB)

Abstract

Pekerjaan buruh pengambil kelapa di Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru tentu saja tidak lepas dengan adanya system pengupahan, namun di kalangan para buruh dan masyarakat tentu saja tidak semua memiliki pengetahuan yang mendalam tentang system ijarah yang terlaksanakan pada pekerjaannya. Tinjauan akad ijarah dan penetapan upah di Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru bertujuan untuk mengetahui system penetapan upah yang terjalani. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif yang menggunakan data deskriptif. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara, Studi Kepustakaan, Obeservasi dan Dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang metode menggambarkan atau mengungapkan fakta apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai pokok permasalahan. Subjek penelitiannya yaitu buruh pengambil kelapa di Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Kulim Pekanbaru Riau dan objek penelitiannya yaitu penetapan upah pengambil kelapa dengan sistem tinggi pohon kelapa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi dari penetapan upah pengambil kelapa di Kel.Pematang Kapau Kec.Kulim Pekanbaru adalah kurang sesuainya dengan syarat sah dan rukun ijarah yang telah disepakati oleh ulama. Hal ini dibuktikan dari pernyataan saat wawancara dan penyebaran angket bahwa buruh pengambil kelapa belum menerapkan syarat dan rukun sah ijarah dalam penetapan upah atas jasanya sebagai pengambil kelapa. Dan hendaknya buruh pengambil kelapa mengikuti urutan sukun dan syarat dalam bertransaksi akad ijarah demi tercapainya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kata Kunci: Upah, Pengambil Kelapa, Fiqh Muamalah

Actions (login required)

View Item