SAID SAPARUDIN, - (2024) PERAN BAWASLU DALAM MENANGANI PROBLEMATIKA MONEY POLITICS PADA PEMILIHAN BUPATI TAHUN 2020 BERDASARKAN UU NO. 7 TAHUN 2017 DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (511kB)
Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pasal 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umun memaparkan bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi penyelegaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota pasal 101, pasal102, pasal 103, pasal 104, menjelaskan bahwasanya hak penuh pengawasan pemilu berada di bawaslu. Terkait pencegahan money politic pada tahapan kampanye diatur dalam pasal 101 dalam tugas bawaslu mengawasi pelaksanaan kampanye dan dana kampanye mencegah terjadinya politic uang di wilayah kabupaten/kota. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti sudah melaksanakan hal tersebut namun kebijakan dari bawaslu belum berjalan secara optimal dan maksimal dalam pengawasanya karena masih dalam indeks kerawanan yang sedang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Peran Bawaslu dalam menangani problematika money politics berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Kepulauan Meranti. 2) Faktorfaktor yang mempengaruhi Peran bawaslu dalam menangani problematika money politics berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Kepulauan Meranti. 3) Perspektif fiqih siyasah terhadap Peran Bawaslu dalam menangani problematika money politics berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kabupaten Kepulauan Meranti Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field riset). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di kantor Bawaslu kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara terhadap koordinator devisi hukum pencegahan parmas dan humas. Kemudian di analisis untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dari peran Bawaslu dalam pencegahan money politics pada pemilihan bupati tahun 2020 di kabupaten kepulauan meranti masih kurang maksimal dengan tugas bawaslu sesuai dengan pasal 101, 103 dan 104 undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Hambatan peran Bawaslu dalam pencegahan money politik pada pemilihan bupati tahun 2020 di kabupaten kepulauan meranti adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan SDM, dan anggaran operasional. Peran Bawaslu perspektif fiqih siyasah memberikan kemaslahatan terhadap masyarakat, meskipun berbeda dalam sumber rujukan peraturan. Dalam Islam, politik uang dianggap sebagai risywah (suap), dan perbuatan ini merupakan perbuatan yang diharamkan. Kata Kunci : Peran, Bawaslu, Money Politik, Fiqih Siyasah i

Actions (login required)

View Item