ARDIANSYAH HASIBUAN, - (2024) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DITINJAU DARI PERATURAN ‘DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA HUTA PASIR KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV -3.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV-5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (456kB)

Abstract

Kabupaten Padang Lawas Utara. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh belum maksimalnya Badan permusyawaratan Desa menjalankan fungsinya dalam pembentukan Peraturan Desa yang sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara nomor 13 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa.bahwa perlu dilakuakan penggalian dan penjaringan terhadap masalah-masalah yang terjadi serta mengedepankan aspirasi masyarakat dan menghadirkan solusi terhadap keinginan masyarakat agar dibentuknya Peraturan Desa Mengenai keamanan dan Ketertiban Desa.Penelitian in bertujuan untuk:(1) mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat Peraturan Desa di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara. (2) mengetahui hambatan yang dialami oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara dalam menjalankan perannya pada saat pembuatan Peraturan Desa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah obervasi, wawancara, dan dokumentasi.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan Hasil dari pemelitian ini adalah : 1). Berdasarkan hasil penelitian, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Huta Pasir Kecamatan Simangambat, Kabupaten Padang Lawas Utara belum sepenuhnya menjalankan perannya dalam pembentukan Peraturan Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. 2) Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Huta Pasir, yaitu sebagai berikut: Masih rendahnya Sumber Daya manusia di bidang Hukum dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD. Keterbatasan waktu dari beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Karena memiliki pekerjaan lain, Budaya hukum masyarakat rendah, dan Tidak terjalin hubungan yang dekat antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat. Kata Kunci: Peran, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Peraturan Desa ii

Actions (login required)

View Item