BAYU NOFRIESTA PRASETIA, - (2024) TUGAS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM KEGIATAN PENERTIBAN TAMBANG EMAS ILEGAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB IV.pdf Download (10MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (513kB)

Abstract

Maraknya pertambangan emas ilegal juga harus mendapat perhatian dan atensi serius dari pihak kepolisian Polres Kabupaten Solok Selatan dalam pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal. Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi Polri dalam melakukan upaya pemberantasan praktek-praktek penambangan emas ilegal, namun fakta menunjukkan bahwa praktek penambangan ilegal justru semakin marak terjadi. Adapun Metode Penelitian ini adalah Penelitian Sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan. Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan dalam menertibkan tambang emas illegal di Kabupaten Solok Selatan, dasar hukum Pertambangan Ilegal menurut Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 149 ayat (1) Menyebut Bahwa Kewenangan Spesialis Perlanggaran Pertambangan Adalah Kewenangan Polri Dan PPNS. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan data yang saya dapatkan, bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Solok Selatan dari 2021 hingga 2024 Tidak sesuai dangan undang undang no 4 tahun 2009 pasal 14 ayat (1), Kepolisian Resort Solok Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dibagi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal, maksud dari kendala internal yaitu Personil penyidik yang tidak memadai di Kepolisian Resort Solok Selatan dan kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternal yaitu Tidak ada partisipasi aktif dari instansi lain, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan juga seolah menutup mata terhadap kegiatan tambang emas illegal ini.

Actions (login required)

View Item