REZA SUWARNI, - (2024) KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
|
Text
SKRIPSI REZA SUWARNI.pdf Download (8MB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (BAB V)
BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
ABSTRAK KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU Oleh : REZA SUWARNI 12070520806 Koordinasi antar organisasi perangkat daerah merupakan hal penting dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini di latar belakangi dengan lemahnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku ketua anggota reklame dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Peningkatan reklame yang bermasalah hal ini menjadi persoalan sehingga sudah menjadi tanggung jawab untuk dilakukannya koordinasi mengenai masalah reklame ini jika diabaikan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah reklame ilegal atau tanpa izin, Fluktuasi penerimaan pajak reklame yang tidak konsisten serta gangguan terhadap estetika kota dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar organisasi perangkat Daerah dalam penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi terkait koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban reklame. Penelitian ini menggunakan teori dari stoner dan wankel (2006) dengan indikator dimensi koordinasi yaitu komunikasi,kerjasama,sinkronisasi dan integrasi/kesatuan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penertiban Reklame belum sepenuhnya optimal ditandai dengan pelaksanaan koordinasi penertiban reklame dari tahun 2021 ke tahun 2023 belum mencapai kesepakatan target pelaksanaan penertiban reklame tersebut. Kendala utama adalah lambannya penindakan pelanggaran akibat belum adanya penetapan SOP koordinasi penertiban reklame. Peneliti menyarankan tim koordinasi untuk membuat SOP guna meningkatkan efektivitas koordinasi. Kata Kunci : Koordinasi, Penertiban, Reklame
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
||||||||
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara 000 Karya Umum |
||||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara | ||||||||
| Depositing User: | fekon - | ||||||||
| Date Deposited: | 25 Jul 2024 03:46 | ||||||||
| Last Modified: | 25 Jul 2024 03:46 | ||||||||
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/83453 |
Actions (login required)
 |
View Item |