MUSRIANI, - (2024) PELAKSANAAN KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENANGGULANGAN BANJIR OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text SKRIPSI TANPA BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (702kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan hukum terhadap penanggulangan banjir dan faktor penghambat penanggulangan banjir oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan pantauan di lapangan selalu terjadi banjir ketika musim hujan di Kecamatan Rumbai. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru, Informan penelitian adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan objek, subjek informasi atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan diharapkan dapat menjawab permasalahan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang terdiri dari 2 orang Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru, 2 orang tokoh masyarakat, dan 3 orang masyarakat yang terkena dampak banjir. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini adalah analisis kualitatif. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan Penanggulangan Bencana Banjir oleh Pemerintah Daerah di Kota Pekanbaru belum optimal. Pemerintah dan Dinas belum maksimal dalam menangani bencana banjir sesuai peraturan hukum. Ketua RT dan masyarakat tidak merasakan kontribusi yang besar dari Pemerintah terhadap bencana banjirsehingga membuat masyarakat tidak mendapatkan penanganan lanjutan, sosialisasi kepada masyarakat tentang penting menjaga lingkungan masih kurang dan Kepedulian Pemerintah Terhadap bencana banjir Belum optimal. Hambatan dalam menangani Penanggulangan banjir meliputi keterbatasan anggaran untuk infrastruktur pengendalian banjir, koordinasi yang kurang efektif antar instansi terkait seringkali memperlambat respons terhadap situasi darurat, masalah tata ruang dan izin pembangunan yang tidak terkontrol, serta kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Actions (login required)

View Item