AGUNG MAHARDIANSYAH, - (2024) KEDUDUKAN TANAH YANG TELAH DI GANTI RUGI UNTUK PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG TATA CARA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN PROYEK PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN (STUDI KASUS: KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR KABUPATEN KAMPAR). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Agung Mahardiansyah, (2024) : Kedudukan Tanah Yang Telah Diganti Rugi Untuk Pembangunan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan Bupati Kampar memberikan hak pakai kepada masyarakat yang telah mendapatkan ganti rugi terhadap tanahnya yang terdampak pembangunan PLTA. Akan tetapi ganti rugi diberikan secara lisan tanpa didaftarkannya ke Badan Pertanahan. Rumusan masalah bagaimana kedudukan tanah yang telah diberikan ganti rugi untuk pembangunan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan dan apa saja prosedur yang harus dipenuhi dalam memberikan ganti rugi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosiologis atau empiris dengan teknik analisa kualitatif. Objek penelitian ini adalah kedudukan tanah yang telah di ganti rugi. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa dan Tokoh masyarakat di Kecamatan XIII Koto Kampar. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian ganti kerugian yang telah dilakukan oleh PLN dalam proyek pembangunan PLTA telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Untuk Keperluan Proyek Pembangunan Di Wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Akan tetapi pada saat pembebasan hak atas tanah belum adanya kepastian hukum dengan tidak adanya kwitansi pemberian ganti dan tidak adanya pendaftaran terhadap tanah yang telah diganti rugi di Badan Pertanahan. Pemberian ganti rugi berdasarkan sesuai dengan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak. Pihak yang berhak menerima ganti kerugian bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikannya yang diserahkan. Kata Kunci : Tanah, Ganti Rugi, Pembangunan

Actions (login required)

View Item