ANDIKA SAHPUTRA, - (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI ADAT DENDA YANG BERLIPAT BAGI PIHAK PEREMPUAN AKIBAT PEMBATALAN KHITBAH (Studi Kasus di Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Pelalawan). Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (715kB)

Abstract

Membatalkan khitbah berarti ingkar janji untuk perkawinan yang telah ditentukan. Pengingkaran ini tentu saja merupakan permasalahan yang tidak bisa dianggap remeh, dikarenakan perbuatan tersebut menimbulkan permusuhan. Alasan adanya pembatalan khitbah juga muncul dalam bentuk yang berbeda-beda. Dalam syariat memang diperbolehkan adanya pembatalan khitbah ketika dalam proses tersebut ditemukan halangan syar’i yang akan menimbulkan kemudaratan apabila perkawinan tersebut tetap dilaksanakan. Namun tidak diperbolehkan untuk alasan yang bukan termasuk halangan secara syar’i. Demikian juga yang terjadi di Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Dalam praktek yang terjadi dilingkungan masyarakat tersebut, ditemukan beberapa kasus pada saat proses khitbah atau lamaran, sehingga ada salah satu pihak yang tiba-tiba membatalkan khitbah secara sepihak. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan. Karena ada pihak yang merasa dirugikan baik secara moril maupun materiil. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan metode total sampling, dalam penelitian ini penulis menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secar rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberian sanksi adat pembatalan pertunangan di Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan yaitu dengan memberikan denda yang berlipat bagi pihak perempuan yang berfungsi untuk menutup kemungkinan terjadinya pembatalan peminangan, karena dengan adanya sanksi yang pembayaran sebesar 2x lipat akan memberatkan perempuan itu sendiri. Penyebabkan denda yang berlipat bagi pihak perempuan yaitu karena pihak perempuan mangkir dari perjanjian pertunangan dan pihak perempuan membatalkan peminangan secara sepihak. Menurut Hukum Islam terhadap sanksi pembatalan pertunangan merupakan hal yang dibolehkan untuk mencegah berbagai hal buruk yang diakibatkan oleh pembatalan tunangan dan sebagai rasa keseriusan melangsungkan perkawinan. Sanksi tersebut merupakan bentuk cara untuk menutup kepada kerusakan yang bersifat krusial dan agar peristiwa yang sama tidak terulang lagi. Kata kunci: Pembatalan, Khitbah

Actions (login required)

View Item