PUTRI ANGGRAINI, - (2024) PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN ROKOK ILEGAL DI KOTA DUMAI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGNA KECUALI BAB IV fix.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB IV fix.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (512kB)

Abstract

Tindak pidana penyelundupan yaitu tindakan mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Tindak pidana penyelundupan ini memiliki dampak yang sangat besar dan dapat merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara. Oleh karena itu tindak pidana penyelundupan memerlukan penanganan yang khusus untuk menindak para pelakunya. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai diberikan kewenangan khusus untuk menyidik baik tindak pidana maupun pelanggaran kepabeanan termasuk tindak pidana penyelundupan. Permasalahan yang ingin diangkat penulis dalam penulisan ini adalah bagaimanakah peran PPNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan dan juga apa sajakah hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil direktorat jendral bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu melihat langsung permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Bea dan Cukai. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris.. Adapun sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan juga studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa (1) peran PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Dumai sudah cukup baik dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan. Usaha preventif sebagaimana yang tercantum dalam fungsi Direktorat Penindakan dan Penyidikan dimana fungsi pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan, pengendalian, bimbingan, maupun kordinasi dilakukan dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaraan peraturan perundang-undangan. Usaha refresif merupakan usaha menanggulangi, mengambil tindakan lebih lanjut dari akibat terjadinya penyelundupan, dimana pada saat ini dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (2) Hambatan PPNS dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan yakni Resistensi masyarakat, Komunikasi Lintas instansi yang memerlukan waktu lama, minimnya sarana dan prasarana dan juga minimnya anggaran dalam kegiatan penyidikan. Kata Kunci : Peranan PPNS, Penanggulangan, Penyelundupan

Actions (login required)

View Item