MELY HAYATI SOBRI, - (2024) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 26 AYAT (1) DALAM PERANAN KEPALA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA JANJI TAHUN 2023-2024 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI MELY HAYATI SOBRI.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Mely Hayati Sobri (2024) : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) Dalam Peranan Kepala Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Janji Tahun 2023-2024 Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (1) mengenai peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Janji tahun 2023-2024 dari perspektif Fiqh Siyasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat desa. Kepala desa bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa faktor menghambat peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat, seperti kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya kualitas sumber daya manusia di aparatur desa, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, serta minimnya transparansi dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat harus dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab kepemimpinan yang amanah. Kepala desa diharapkan mampu mengelola sumber daya desa dengan adil dan bijaksana serta mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Berdasarkan temuan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat adalah peningkatan kapasitas kepala desa dan aparatur desa melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa, serta pengembangan sarana dan prasarana. Kata kunci : Peranan, Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item