PENGARUH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, DAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH

UNI ASMINI, - (2024) PENGARUH RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA, RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH, DAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PRESPEKTIF EKONOMI SYARIAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview

Text
BAB I- BAB V.pdf
Download (3MB) | Preview

Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only
Download (975kB)

Abstract

Pendapatan Asli Daerah, adalah penerimaan sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, kewenangan yang luas diberikan pada daerah Kabupaten atau Kota sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki masing-masing begitu juga dengan kabupaten rokan hulu merupakan salah satu daerah otonomi yang memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penjualan produksi usaha daerah, dan pajak BPHTB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) menurut presfektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini menggunakan Penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa data time series dari tahun 2018-2022 dengan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa: RTRDO nilai signifikan sebesar 0,860 < 0,05 dan t hitung 0,224 < t tabel 1,475, artinya RTRDO tidak pengaruh dan tidak signifikan terhadap PAD. variabel RPPUD nilai signifikan sebesar 0,319 > 0,05 dan t hitung 1,824 > t tabel 1,475, artinya RPPUD terdapat pengaruh tapi tidak signifikan terhadap PAD. Variabel pajak BPHTB nilai signifikan sebesar 0,033 < 0,05 terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Dalam presfektif Ekonomi Syariah retribusi dan pajak adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. hukumnya diperbolehkan selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash yang bersifat umum dan khusus, seperti dalam Qs. An-Nisa (4): 59 di sebutkan untuk mentaati ulil amri

Item Type:

Thesis (Skripsi)

Contributors: