LILING HARNISA, - (2024) PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PENGAWASAN KINERJA WALI NAGARI OLEH BADAN MUSYAWARAH NAGARI SALAREH AIA DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Liling Harnisa (2024): Pelaksanaan Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Pengawasan Kinerja Wali Nagari oleh Badan Musyawarah Nagari Salareh Aia ditinjau dari Fiqh Siyasah. Badan musyawarah (Bamus) Nagari sebagai lembaga legislatif di Pemerintahan Nagari. Lembaga ini hakikatnya adalah mitra kerja dari Wali Nagari yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Nagari seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 pasal 3 ayat 7 dijelaskan bahwa “Badan Musyawarah Nagari melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Walinagari.” Namun pelaksanaan peraturan daerah ini khususnya di wilayah Nagari Salareh Aia masih adanya gaji lembaga Bamus yang belum dibayarkan oleh pihak Walinagari. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah dalam pengawasan kinerja wali nagari oleh badan musyawarah nagari salareh aia, apa faktor penghambat badan musyawarah nagari dalam mengawasi kinerja walinagari di nagari salareh aia, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Musyawarah Nagari dalam mengawasi Kinerja Walinagari. Penelitian ini bersifat kualitatif yang merupakan jenis penelitian lapangan (field Research). Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian dianalisis mengunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui terkait Pelaksanaan Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 Dalam Pengawasan Kinerja Wali Nagari oleh Badan Musyawarah Nagari Salareh Aia, terdapat aturan pelaksanaannya yang diatur dalam PERDA Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Musyawarah Nagari tersebut. Dalam pelaksanaannya Wali nagari menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan berlaku secara adil namun belum terjalankan secara maksimal dikarenakan gaji Bamus tidak dibayarkan oleh wali nagari selama 3 bulan berturut-turut. Terdapat beberapa faktor-faktor yang menghambat proses kinerja Bamus, seperti keterbatasan dana, dan kurangnya komunikasi antara Bamus dan walinagari serta pemerintahan nagari. Dan sikap adil yang harusnya ada di sosok seorang pemimpin. Perspektif fiqh siyasah tentang Pelaksanaan Perda kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Musyawarah Nagari dalam mengawasi Kinerja Walinagari Salareh Aia dikaji dalam Siyasah Tandfiziyyah yakni Pelaksanaan Politik perundang-undangan. Kata Kunci: Pelaksanaan, Perda, Bamus, Walinagari, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item