MIFTAHURRAHMI, - (2024) PERANAN BAWASLU KOTA PEKANBARU DALAM PENGAWASAN PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI MIFTAHURRAHMI.pdf - Published Version Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Miftahurrahmi, (2024): Peranan Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemilu serentak yang di selenggarakan pada tahun 2024 yang masih menyisakan beberapa pelanggaran yang terjadi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pekanbaru menangani temuan pelanggaran dan laporan pelanggaran. Temuan dan laporan tersebut terkait tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik dan pelanggara APK selama Pemilu 2024. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana peranan Bawaslu menurut UU No.7 Tahun 2017 dalam melakukan pengawasan pada pemilu tahun 2024 dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap peranan Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pemilu 2024. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (fild risearch) yang berlokasi di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Puyuh No. 02 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru. Pada penelitian ini yang menjadi subjek yaitu Ketua dan anggota Bawaslu Kota Pekanbaru. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Peranan Bawaslu Kota Pekanbaru. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru bsereta Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru dan sumber data sekunder yaitu berupa artikel, jurnal serta situ di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan data observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan yaitu dengan cara melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung. Dimana pengawasan langsungnya yaitu mulai dengan melihat langsung proses administrasi pencalonan di KPU Kota Pekanbaru hingga mengawasi surat suara di gudang logistik KPU Pekanbaru. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara Bawaslu melihat website dari KPU yaitu SIPOL (Sistem Informasi Politik) memastikan informasi admisntrasi partai politik telah sesuai aturan. Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu yang mendorong tumbuhnya pengawasan partisipatif. Dalam perspektif fiqih siyasah pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena Bawsalu Kota masih kurang dalam melakukan sosialisasi guna menguingatkan seluruh masyarakat juga turut serta melakukan pengawasan. Kata Kunci: Pemilu, Pengawasan, Bawaslu, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item