RIKI RIKARDO, - (2024) ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KOLUSI (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NO.57/PID.SUS-TPK-2020-PN.PBR). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (438kB)

Abstract

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AM dalam Perkara No.57/Pid.Sus-TPK-2020-PN.Pbr. Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru hanya mempertimbangkan dakwaan ketiga yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, seharusnya majelis hakim juga mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua, dengan melakukan pembahasan terhadap unsur-unsur dari dakwaan kesatu dan kedua, yakni Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh majelis hakim. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr), serta apa akibat hukum dari putusan hakim terhadap tindak pidana kolusi (studi kasus terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk2020/PN.Pbr). Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji data yang ada dalam berkas perkara, sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui litratur, pendapat para ahli, dan berkas perkara. Analisis data dilakukan secara kualitatif, atinya data yang diperoleh dianalisis secara uraian kalimat yang sistematis berdasarkan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kolusi dalam perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr hanya mempertimbangkan dakwaan alternatif ketiga yang dinyatakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanpa mempertimbangkan dakwaan kesatu dan kedua yaitu melanggar Pasal 12 e, dan Pasal 12 i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tetapi majelis hakim hanya mempertimbangkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dan dijatuhi hukuman selama 2 (dua) tahun, 10 (sepuluh) bulan, yang terkesan lebih ringan dari dakwaan kesatu dan kedua, yang hukumannya selama 4 (empat) tahun. Akibat hukum dari putusan hakim terhadap perkara No.57/Pid.Sus-Tpk-2020/PN.Pbr, yang dilakukan oleh terdakwa AM, antara lain jaksa mempunyai hak untuk mengajukan banding, serta putusan yang ringan dapat mengakibatkan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi tidak tercapai, karena kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan belum terwujud sesuai dengan keinginan dari undang-undang. Kata Kunci: Analisis, Pertimbangan Hakim. Tindak Pidana Kolusi.

Actions (login required)

View Item