Nilma Henni, - (2024) Tinjaun Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (285kB)

Abstract

ABSTRAK Nilma Henni, (2024): Tinjaun Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR Dalam Perspektif Equality Before The Law Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Hak imunitas anggota DPR adalah hak anggota DPR yang tidak dapat dituntut dimuka pengadilan berdasarkan pertanyaan, pernyataan dan pendapat baik secara lisan maupun tertulis sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undanganan dan kode etik anggota DPR. Rumusan permasalahan yang akan diteliti ialah Bagaiamana Tinjauan Yuridis Hak Imunitas Anggota DPR dalam Perspektif Equality Before The Law Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Apakah Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Hak Imunitas Anggota DPR dalam Perspektif Equality Before The Law Berdasarkan Undang-Undang 2 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), sumber datanya diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian data diolah dan dianalisis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota DPR memang diperlukan oleh anggota DPR untuk menjamin haknya dalam menyatakan pendapat selama masih dalam lingkup kewajiban dan penugasan anggota DPR. Anggota DPR dikatakan melanggar prinsip Equality before The Law jika anggota DPR itu melanggar kode etik dan tata tertib yang sudah ditentukan. Anggota DPR pun tetap akan dikenakan sanksi dan hukuman bila melanggar kode etik dan tata tertib, serta jika anggota DPR itu sendiri melakukan tindak pidana khusus. Adapun penyebab tidak berlakunya hak imunitas anggota DPR seperti dalam pasal 224 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 apabila perbuatan anggota DPR yang melanggar hukum tidak diberlakukan hak imunitas, karena tidak termasuk kepada kategori hak imunitas, perbuatan anggota DPR yang melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta perbuatan yang dilakukan oleh anggota DPR yang bersangkutan telah merugikan orang lain secara privat Kata Kunci : Hak Imunitas dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Actions (login required)

View Item