SALSABILA AZ-ZAHRA MATONDANG, - (2024) PERANAN OMBUDSMAN PERWAKILAN RIAU DALAM UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA MALADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK DI PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Salah satu tugas ombudsman ialah melakukan upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik, upaya yang dilakukan ombudsman juga sudah lengkap dan sesuai dengan undang-undang hanya saja upaya pencegahannya dalam penyuluhan dan edukasi masih kurang maksimal. Dikarenakan peneliti melihat dan mendengar sendiri masih banyak masyarakat lain yang belum mengenal Lembaga pengaduan penyelenggara pelayanan publik seperti Lembaga Ombudsman ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) untuk menjelaskan apa saja peranan Ombudsman perwakilan Provinsi Riau dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik di Kota Pekanbaru periode tahun 2022, 2) untuk menjelaskan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peranan Ombudsman dalam pelaksanaan aduan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah kepala perwakilan Lembaga Ombudsman perwakilan Riau, kepala keasistenan pencegahan maladministrasi, analisis hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat (unit arsip dan wali data. Sedangkan Objek adalah Peranan Kantor Ombudsman dalam upaya pencegahan terjadinya maladministrasi pelayanan publik di Pekanbaru. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Peranan Ombudsman dalam upaya pencegahan maladministrasi pelayanan publik berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 7 huruf g, sudah sesuai hanya saja kurang maksimal terutama dibagian penyuluhan dan edukasinya. Dalam melaksanakan perannya sebagai lembaga pengawasan eksternal, Lembaga Ombudsman Provinsi Riau melakukan bentuk upaya pencegahan terjadinya maladministrasi dengan cara melakukan kerjasama dengan penyelenggara pelayanan publik. Fiqih siyasah yang cocok untuk penelitian ini adalah Fiqh Siyasah Idariyyah, Ombudsman menurut fiqh siyasah yang menjalankan peran pengawasan sudah sesuai yaitu al-amr bi al ma’ruf wa al-nahy ‘an al-munkar, dan lembaga pengawasan dalam Fiqh Siyasah yakni dalam Ketatanegaraan Islam disebut Wilayat al-Hisbah. Kata Kunci: Peranan, Pencegahan, Pelayanan, Fiqh, Siyasah

Actions (login required)

View Item