SUCI RAMADHANI, - (2024) PELAKSANAAN PASAL 3 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG SASARAN PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA KUMANTAN KECAMATAN BANGKINANG KOTA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (15MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DNA PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (881kB)

Abstract

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh di aturnya ketentuan mengenai Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di mana berisi tentang meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. (2) Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? (3) Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Populasi dan sampel yaitu Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara,kuesioner angket,dokumentasi dan studi kepustakaan . Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan PKH di Desa Kumantan masih terdapat kevalidan data kelayakan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH), yang mana masih ditemukan masyarakat penerima bantuan PKH yang berasal dari keluarga yang mampu dengan kondisi menengah keatas. Sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak menerima bantuan namun tidak termasuk calon KPM PKH padahal mereka memiliki salah satu komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih belum sesuai sepenuhnya dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah yaitu tujuan kemaslahatan masyarakat karena pelaksanaan pendataan belum adil dan transparan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item