Asran Dinata, Asran (2024) KEBUTUHAN NAFKAH BIOLOGIS SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN PERSPEKTIF FIKIH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (TESIS GABUNGAN) TESIS GABUNGAN.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (621kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul "Kebutuhan Nafkah Biologis Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Fikih dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974." Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru, di mana beberapa kasus perceraian disebabkan oleh tidak terpenuhinya nafkah biologis. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap konsep nafkah biologis menurut Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ketentuan nafkah biologis dalam Fikih dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974, menganalisis nafkah biologis sebagai alasan perceraian di Kota Pekanbaru, dan mengusulkan konsep ideal nafkah biologis dalam kerangka undang-undang tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Nafkah biologis menurut Fikih dalam pendapat Ibnu Hazm lebih ketat dibandingkan pendapat ulama lainnya tentang nafkah biologis karena menetapkan frekuensi minimal secara spesifik yaitu sekali setiap kali isteri selesai bersuci Sedangkan nafkah biologis menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa nafkah biologis tidak disebutkan secara eksplisit tetapi implikasinya ada dalam ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri pada pasal 33 yaitu suami atau istri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin sehingga kita menemukan hak dan kewajiban antara suami dan isteri dimata hukum. Kemudian Tingginya angka perceraian di Kota Pekanbaru sering kali terkait dengan ketidakpuasan terhadap pemenuhan nafkah biologis Meskipun tidak selalu tercatat dalam putusan pengadilan secara langsung, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis pasangan dapat menjadi faktor yang signifikan dalam perceraian, alasan perceraian karea tidak terpenuhinya nafkah biologis diatur dalam Fikih dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sebagai pelaksaaan dari Undang-undang ini yaitu Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Dalam konteks pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan penjelasan tambahan mengenai prosedur perceraian. PP ini mengatur bahwa pemenuhan nafkah biologis harus dipertimbangkan sebagai bagian dari alasan yang dapat menjadi dasar perceraian namun masih perlunya adanya aturan yang lebih spesifik untuk mengakomodasi aspek nafkah biologis dalam praktik hukum perkawinan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item