HARDIANSAH SAPUTRA, - (2024) PELAKSANAAN PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 128 TAHUN 2015 PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI HARDIANSAH SAPUTRA.pdf Download (9MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (847kB)

Abstract

ABSTRAK HARDIANSAH SAPUTRA (2024): Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini berangkat dari latar belakang terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015, apa saja Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 dan bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015. Metode penelitian ini penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, melalui informan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Pelaksanaan Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tidak terlaksana, adapun Faktor Yang Mempengaruhi Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 ialah dikarenakan belum adanya masyarakat tidak mampu yang memanfaatkan peraturannya karena masyarakat tidak tahu akan adanya peraturan tersebut dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah. Menurut tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Tanfiziiyyah dalam Pembuatan Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 belum adanya masyarakat yang memanfaatkan peraturannya karena tidak tahu dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, ini bertentangan dengan aturan islam dalam kajian Fiqh Siyasah. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembuatan Sertifikat Tanah, Masyarakat Tidak Mampu, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item