JULIA HELZA PUTRI SUSANTI, - (2024) PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 1 TAHUN 2017 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI JULIA HELZA PUTRI SUSANTI.pdf Download (11MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Julia Helza Putri Susanti (2024):Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi dari terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dimana pemerintah belum maksimal dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, karena masih banyaknya masyarakat tidak mampu di kabupaten padang pariaman yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum. Rumusan masalah penelitian ini bagaimana pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan hukum bagi masyrakat tidak mampu berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017, dan tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan secara analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2017 tidak terlaksana sejak diundangkannya peraturan tersebut. Hal disebabkan karena masih banyaknya masyarakat di Kabupaten Padang Pariaman tidak mengetahui adanya bantuan hukum. Faktor yang mempengaruhi bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu ini kurang menyeluruhnya sosialisi mengenai bantuan hukum, dan tidak adanya kerja sama sekretariat bagian hukum dengan Lembaga Bantuan hukum yang terakreditasi dan terverivikasi di Kabupaten padang pariaman, jadi masyarakat sulit mengetahui informasi mengenai bantuan hukum. penelitian ini masuk kedalam fiqh siyasah tanfidziyyah yaitu politik pelaksanaan perundang-undangan. Kata Kunci : Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item