RAHMI AZHARI, - (2024) PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI DESA SERING KABUPATEN PELALAWAN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (777kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang sama dengan salah satu unsur pemerintahan desa (kepala desa), hal ini tentunya agar terjadinya keseimbangan kekuasaan antara Kepala Desa selaku pelaksana Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Adapun permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sering Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqih Siyasah. 2) Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Sering Kabupaten Pelalawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, Sumber data primer yang digunakan adalah langsung dari kepala desa, sekretaris desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat Desa Sering, sedangkan sumber data sekunder dilakukan dengan mengambil membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang selang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pelaksanaan fungsi badan permusyawaratan desa (BPD) desa sering ini dengan mengadakan musyawarah desa bersama kepala desa, pemerintahan desa, dan anggota BPD. yang dilakukan dengan satu kali atau dua kali dalam satu bulan. adapun faktor-faktor pendukung fungsi BPD adalah, adanya dana, masyarakat, serta hubungan kerja sama dengan pemerintah desa. Sedangkan faktor penghambat nya adalah, waktu yang dimiliki oleh BPD dan kepala desa dalam berbaur dengan masyarakat, karna antara BPD dan kepala desa juga memiliki kesibukan lain seperti dalam memenuhi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan kesibukan-kesibukan yang lainnya. Berdasarkan tinjauan fiqih siyasah belum sepenuhnya terlaksana dan belum sesuai dengan lembaga Ahl- al-Hall Wa al-„Aqd karena dalam hal peraturan desa BPD sudah pernah mengadakan musyawarah bersama masyarakat untuk membahas dan merancang peraturan desa.

Actions (login required)

View Item