SELVIA MAHARANI, - (2024) PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL; DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (16MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena salah satu jenis usaha BUMD di Desa Lubuk Siam tidak berjalan sejak tahun 2019 hingga saat ini sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa usaha tersebut tidak berjalan kembali. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Lubuk Siam, apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Lubuk Siam, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 di Desa Lubuk Siam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dilakukan di Desa Lubuk Siam. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Lubuk Siam, pengelola BUMD Desa Lubuk Siam, serta masyarakat Desa Lubuk Siam, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kegiatan pengelolaan BUMD di Desa Lubuk Siam. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksannan BUMD di Desa Lubuk Siam berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 belum terlaksana dengan semestinya, penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaannya BUMD Desa Lubuk Siam sebelum dibentuk kepengurusannya pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai BUMD kemudian melakukan musyawarah terkait tentang program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus BUMD, BUMD juga dibentuk selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga BUMD memiliki hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMD. Pengelolaan BUMD Lubuk Siam terlihat belum sesuai dalam perspektif Fiqh Siyasah dalam menjalankan tugas bagaimana peranan serta fungsi BUMD itu sendiri dalam rangka memperhatikan dan mengelola Keuangan Negara. Kata Kunci: Implementasi, BUMDes, Siyasah Maliyah

Actions (login required)

View Item