JUANITO RIAULINGGA JOSTIE RAHMAN, - (2024) PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATPOL PP DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 DI DESA SUKA MULYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (888kB)
Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih adanya peredaran dan penjualan minuman keras di Desa Suka Mulya Kabupaten Kampar walaupun terdapat Satpol PP yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni, Bagaimana peran Satpol PP berdasarkan Perda No 8 Tahun 20017 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam ruang lingkup minuman beralkohol di Desa Suka Mulya Kabupaten Kampar. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran Satpol PP dalam mencegah badan usaha yang melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Desa Suka Mulya Kabupaten Kampar dan Bagaimana tinjauan Fiqih siyasah terhadap peran Satpol PP dalam mencegah badan usaha yang melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Desa Suka Mulya Kabupaten kampar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Lapangan (Field research). Subjek penelitian ini adalah Satpol PP, badan usaha seperti warung, kedai, caffe dan masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan objek penelitian adalah peran Satpol PP dalam mencegah badan usaha yang melakukan peredaran dan penjualan minuman beralkohol berdasarkan Perda No 8 Tahun 20017 tentang ketenteraman dan ketertiban umum dalam ruang lingkup minuman beralkohol di Desa Suka Mulya Kabupaten Kampar ditinjau dari fiqih siyasah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan motode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwasanya pengawasan badan usaha yang melakukan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja pelaksaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh jumlah personil yang dikerahkan untuk pengawasan atau razia sehingga pengawasan atau razia yang dilakukan menjadi tidak maksimal. Sedangkan dalam fiqh siyasah Kebijakan pemimpin atas rakyat harus berorientasi pada kemaslahatan yang mana tugas paling penting dari pemerintah atau pemimpin adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan dan tidak bersifat kondisional. bukan hanya sekedar kontrak sosial yang dilakukan oleh pemimpin tetapi juga menjadi kontrak atau perjanjian antara Allah dan Sang Pemimpin untuk menegakkan keadilan Kata Kunci : Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2017, Pengawasan, Pengendalian Minuman Beralkohol, fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item