ROZZA AINI, - (2024) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Rozza Aini (2024) : Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya penyebaran, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di berbagai tingkat, termasuk di k abupaten Lima Puluh Kota. Dampak negatif narkoba tidak hanya dirasakan oleh pengguna, tetapi juga oleh masyarakat luas. Dalam konteks ini, peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota sangat vital salah satunya yaitu dalam menjalankan fungsi legislasi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, dan perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pembuatan peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik pengumpulan data yaitu observasi,wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulngan Penyalahgunaan Narkoba masih belum optimal. Pelaksanan fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah ini memiliki penghambat yaitu faktor SDM, forum kehadiran saat rapat, proses perekrutan anggota legislasi yang tidak memandang kualitas, dan keterbatasan anggaran. Menurut perspektif Fiqih Siyasah pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulngan Penyalahgunaan Narkoba memiliki beberapa persamaan dan perbedaan, dimana perbedaan tersebut terlihat dari sumber-sumber yang dijadikan rujukan untuk menetapkan peraturan, serta persamaannya yaitu bertujuan untuk memberikan kemaslahatan seluruh masyarakat. Kata Kunci : Pelaksanaan, Fungsi, Legislasi, DPRD

Actions (login required)

View Item