MESI INDRIYANA, - (2024) PENGAWASAN PELAKSANAAN KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN REFORMASI BIROKRASI OLEH INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (16MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL PENELITIAN) BAB IV HASIL PENELITIAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (710kB)

Abstract

ABSTRAK Mesi Indriyana, (2024): Pengawasan Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Reformasi Birokrasi Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Kondisi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih banyak data kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan ASN bahkan sekalipun pejabat daerahnya. Dalam hal ini penguatan pengawasan di daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat di pertanyakan keberadaannya. Seharusnya dengan adanya Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang melaksanakan fungsi pengawasan berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2019 pasal 33 ayat (5) dan pasal 33A, maka penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang semacam ini dapat diminimalisir sehingga mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang bersih, transparan dan akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan kualitatif, adapun teknik pengumpualan data dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara terhadap subjek penelitian, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung di lapangan yang bertitik tolak dari data primer dan skunder dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab bagaimana pengawasan pelaksanaan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti serta faktor yang mempengaruhi pengawasan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasil dari penelitian ini adalah, Pertama tentang pengawasan pelaksanaan terhadap pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan lemahnya sistem kelembagaan dan masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan serta masih kurangnya koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan Inspektorat Daerah Provinsi. Kedua mengenai faktor yang mempengaruhi pengawasan pelaksanaan pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti baik secara internal maupun eksternalnya yaitu, faktor kewenangan yang terbatas dalam hal ini kedudukan Inspektorat Daerah yang masih berada dibawah Kepala Daerah, masih kurangnya kompetensi, independensi dan profesionalisme SDM atau pegawai, serta terbatasnya sumber daya manusia atau auditor, keterbatasan anggaran dan belum tegas dan jelasnya pembagian fungsi pengawasan internal dan eksternalnya. Kata Kunci: Pengawasan, Pencegahan, Tipikor, Inspektorat

Actions (login required)

View Item