M. RIDHO WAHYUDI, - (2024) PELAKSANAAN PRINSIP TRANSPARANSI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA LUBUK BENDAHARA KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (982kB)
Preview	Text SKRIPSI M. RIDHO WAHYUDI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK M. Ridho Wahyudi (2024) : Pelaksanaan Prinsip Transparansi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Perspektif Fiqih Siya>sah (Studi Kasus di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu) Penelitian ini dilatarbelakangi dari pengelolaan aset desa di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Permasalahan yang ditemukan ialah masih kurangnya perhatian pemerintah Desa Lubuk Bendahara terhadap aspek pengelolaan aset desa. Lebih lanjut, pelaksanaan prinsip transparasi dalam pengelolaan set desa merupakan suatu hal yang urgen bagi kepentingan desa. Penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah yaitu terkait dengan pelaksanaan prinsip transparansi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan tinjauan fiqh siya>sah terhadap pelaksanaan prinsip transparansi tersebut. Penelititian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yang mengacu pada kriteria sampel terlibat lansung dalam pelaksanaan transparasi pengelolaan aset Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Informan penelitian terdiri dari 5 orang yang meliputi satu orang Kepala Desa, satu orang Sekretaris Desa, satu orang dari bagian Seksi Kesejahteraan Desa, dan dua orang tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini mendapati temuan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset desa di Desa Lubuk Bendahara Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Hulu telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Hanya saja belum terlaksana secara keseluruhan, terutama dari aspek pengamanan dan pemeliharaan aset desa yang belum memiliki panduan baku. Prinsip transparansi dalam pengelolaan desa di Desa Lubuk Bendahara dilakukan dengan aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan melalui musyawarah, penggunaan dan manfaat aset desa yang terasa lansung oleh masyarakat, dan pemeliharaan aset desa bersama. Adanya pelaksanan prinsip transparansi dalam pengelolaan aset desa tersebut selaras dengan seleras dengan tujuan fiqih siya>sah ma>liyah yaitu pengelolaan aset publik untuk kemaslahatan umum. Kata Kunci: Aset Desa, Fiqih Siya>sah, Transparansi.

Actions (login required)

View Item