Sobirin (2015) TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (254kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (61kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (148kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (19kB) | Preview

Abstract

Kebijakan atas pemberian remisi dimulai sejak berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Aturan tentang remisi lebih lanjut diatur didalam Keppres RI No 174 Tahun 1999 tentang remisi, dan dijabarkan dalam Keputusan Mentri Hukum dan Perundang-undangan. Remisi terbagi atas remisi umum, remisi khusus dan remisi tambahan. Remisi adalah hak setiap narapidana karena remisi merupakan sarana hukum yang penting dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan, namun kenyataan dalam prakteknya ternyata masih terdapat beberapa narapidana yang tidak mendapatkan hak remisi, misalkan saja narapidana atas penganiayaan ringan. Dengan demikian, tentu hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Dari keterangan diatas yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah kebijakan Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terkait dengan prinsip pemasyarakatan dan bagaimanakah jika kebijakan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam. Penelitian yang saya lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (library reseach), sebagai data primernya adalah Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, data sekundernya adalah buku-buku, makalah atau bahan-bahan presentasi dan catatan kuliah, sedangkan data tersiernya berupa kamus. Penelitian ini bersifat deskriptif analilitik yaitu menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan secara objektif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu dengan menganalisis data yang bersifat umum dan membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan atas pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, dapat diterapkan karena sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu dilakukan perbaikan-perbaikan agar lebih memenuhi rasa keadilan. Selain itu, kebijakan atas pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Keppres R.I Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi, tidak sesuai jika ditinjau menurut perspektif hukum pidana Islam karena ketentuan dan prosedur pemberian remisi tersebut tidak sejalan dengan tuntunan Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah, Ayat 178.

Actions (login required)

View Item