Muhammad Naim, - (2024) Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Mineral Dan Batubara. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (293kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Naim (2024): Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Mineral Dan Batubara Penambangan emas tanpa izin di Kecamatan Naga Juang telah mengkibatkan kerusakan lingkungan terutama pencemaran air sungai yang merupakan sumber kehidupan masyarakat, kegiatan penambangan ini melanggar Pasal 66 huruf j yang menjelaskan bahwa, melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penambang emas tanpa izin tersebut tentunya harus dilakukan penegakan hukum, namun dalam kenyataannya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian baru sebatas teguran dan himbauan, dan belum sampai ke proses pengadilan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kecamatan Naga Juang, serta apa kendala yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penambang emas tanpa izin di kecamatan Naga Juang. Jenis penelitian ini dapat dikelompokkan kedalam penelitian hukum sosiologis, yakni penelitian yang dilakukan secara langsung turun ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin. Responden dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian, Dinas Penanaman Modal, serta pelaku penambang emas. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penegakan hukum bagi pelaku penambang emas tanpa izin di Kecamatan Naga Juang oleh Kepolisian Resor Mandailing Natal, yakni didahului dengan melakukan penyelidikan di lapangan, namun setelah dilakukan penyelidikan pihak kepolisian mendapat penjelasan dari pelaku penambangan, bahwa mereka melakukan penambangan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga penyelesaian kasusnya tidak sampai ke pengadilan, dan diselesaikan di luar pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana penambang emas tanpa izin antara lain adalah, bahwa kegiatan penambang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan mereka bekerja difasilitasi oleh oknum atau pihak ketiga, sehingga pihak kepolisian kesulitan untuk meminta pertanggungjawaba. Di samping itu kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah dalam melakukan investigasi ke lapangan harus berkoordinasi dengan dinas terkait, sehingga penanganan secara serius belum dapat dilakukan oleh pihak kepolisian.Kata Kunci:Penegakan hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Actions (login required)

View Item