Yopi Setiawan, Yopi (2024) KAWIN BELUM TERCATAT PASCA PUTUSAN PERMENDAGRI NO 108 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (TESIS GABUNGAN) TESIS GABUNGAN.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (526kB)

Abstract

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (to respect), dilindungi (to protect) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pencatatan perkawinan memiliki tujuan esensial dalam kehidupan, pencatatan bertujuan untuk melakukan tertib administrasi perkawinan, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap pasangan dan keturunannya. Realitasnya, praktek perkawinan belum tercatat masih banyak terjadi ditengah-tengah masyarakat, yang berdampak pada dokumen kependudukan seperti akte kelahiran dan kartu keluarga. Berdasarkan realitas tersebut Pemerintah mengeluarkan SPTJM yang tertuang dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 2019. Berdasarkan konteks permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana ketentuan kawin belum tercatat dalam Permendagri Nomor 108 Tahun 1974, bagaimana dampak penerapan peraturan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan UU Perkawinan. Jenis Penelitian ini adalah Field Research, yaitu penelitian yang dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil dan Pengadilan Agama. Dengan pendekatan kualitatif yang ditujukan untuk memahani fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui wawancara, observasi, data, pendapat, pemikiran dan persepsinya. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa penambahan frasa kawin belum tercatat yang dituliskan didalam dokumen kependudukan capil adalah untuk memberikan perbedaan status bagi penduduk yang perkawinannya belum tercatat dan sudah tercatat, secara substansi sesungguhnya kebijakan itu sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara. Kebijakan tersebut ternyata tetap tidak memberikan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum. Permendagri ini jelas bertentangan dengan asas pencatatan perkawinan, tidak memberikan kepastian dan kemaslahatan, serta menimbulkan pertentangan hukum yang berdampak pada tidak tercapainya keharmonisan hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item