MUHAMMAD ZIDNI FAHMI SIREGAR, - (2024) HAK EX OFFICIO HAKIM DALAM MELINDUNGI HAK-HAK ISTERI DAN ANAK PASCA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA KISARAN (Studi Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA.Kis). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Zidni Fahmi Siregar, (2024): Hak Ex officio Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Isteri Dan Anak Pasca Cerai Talak Di Pengadilan Agama Kisaran (Studi Putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/Pa.Kis). Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan terkait hakim dalam memutus suatu perkara tidak boleh membebankan lebih dari yang diminta sebagaimana asas ultra petitum partium. Faktanya, asas tersebut bukan menjadi penghalang hakim untuk menggunakan hak ex officionya pada putusan perkara cerai talak Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA Kis. Hal tersebut disebabkan karena masih kurangnya tanggung jawab seorang suami kepada hak-hak mantan isterinya setelah terjadinya perceraian dan tidak semua isteri mengajukan hak-haknya tersebut sebagaimana terdapat pada Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA Kis. Urgensi penelitian ini bertujuan untuk menggali pertimbangan ex officio hakim dalam putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA Kis perkara cerai talak. Penelitian ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Teknis analisis data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach), dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ex officio dimaknai sebagai hak hakim yang karena jabatannya dapat memutuskan suatu perkara yang tidak disebutkan dalam petitum tuntutan. Ex officio dalam peradilan Indonesia diterapkan dengan batasan tidak melanggar ultra petita. Pertimbangan ex officio oleh hakim berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan masih terdapat beberapa dasar lainnya. Hakim telah mempertimbangkan ex officio dalam putusan Nomor 1239/Pdt.G/2021/PA Kis untuk memberikan hak-hak termohon selaku isteri berupa nafkah iddah, mut‟ah, dan kiswah yang wajib diberikan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak serta memberikan nafkah kepada anak pemohon dan termohon, yang telah dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan suami. Secara aturan hukum pertimbangan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Kata kunci: Ex officio, Cerai Talak, Nafkah Iddaah, Mut’ah.

Actions (login required)

View Item