Sri Dewi Farida, - (2024) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMBUATAN E-KTP DI KANTOR KECAMATAN RANTAU KOPAR KABUPATEN ROKAN HILIR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (Skripsi Full Kecuali BAB IV) Skripsi Full SriDewiFarida Kecuali BAB IV.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text (Hanya BAB IV) Skripsi Sridewifarida Hanya BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (732kB)

Abstract

Sri Dewi Farida (2024): Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dalam Pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar Kabupaten Rokan Hilir Perpektif Fiqh Siyasah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan Rantau Kopar belum sesungguhnya dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku terutama dalam melakukan perekaman E-KTP. Permasalahan penelitian ini terkait bagaimana Pelaksanaan Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam Pelaksanaan Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP di Kantor Kecamatan Rantau Kopar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Kantor Kecamatan Rantau Kopar. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari 2 informan yaitu pegawai yang bekerja sebagai staff pelayanan E-KTP. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh saat wawancara, data sekunder diperoleh dari buku dan jurnal, data tersier diperoleh dari berbagai kamus yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan analisa, data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif metode ini adalah penjabaran kata yang didukung dengan data observasi, wawancara, dokumentasi dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan belum pelaksanaan pelayanan publik sudah dilakukan dengan cara bersosialiasi kepada masyarakat dan ke sekolah khususnya SMA Negeri 1 Rantau Kopar dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-Undang no 25 tahun 2009 dalam pelayanan publik yakni banyaknya masyarakat yang mengeluh terhadap kinerja para staff karena pelayanan yang lama, dan banyaknya kerusakan pada alat untuk melakukan perekaman. Menurut Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 sudah sesuai dengan syariat islam dan berpedoman kepada Rasul karena senantiasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Kata Kunci: Pelayanan Publik, E-KTP, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item