ROZA WAHANA, - (2024) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SIAK DALAM PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI MEDIASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI ROZA WAHANA.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK ROZA WAHANA, (2024): Peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Dalam Penanganan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu litigasi dan non litigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, mediasi adalah cara penyelesaian kasus diluar pengadilan (non litigasi) melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional memliki peran sebagai mediator di mana mediator sebagai penengah tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa dan bersifat netral. Namun, permasalahan pertanahan hingga kini merupakan fenomena yang kerap muncul sehingga masih banyak faktor-faktor yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi seperti keterbatasan finansial dari segi ekonomi dan kurangnya pemahaman para pihak terhadap pelaksaan mediasi, dan ketidakhadiran para pihak. Tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi dan apa saja yang menjadi faktor penghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa pertanahan melalui mediasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam melakukan penanganan sengketa melalui mediasi telah menerapkannya sesuai dengan Peraturan Menteri Agrari Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, namun Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam menjalankan perannya menangani sengketa pertanahan melalui mediasi belum optimal dikarenakan masih banyak hasil dari kesepakatan para pihak mediasi yang gagal atau tidak mecapai kesepakatan sehingga berdampak pada peningkatan jumlah kasus yang harus diselesaikan melalui proses Pengadilan. Adapun yang menjadi faktor penghambat Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dalam penanganan sengketa melalui mediasi diantaranya adalah faktor hukum, faktor sumber daya masyarakat dan faktor budaya masyarakat. Kata Kunci: Badan Petanahan Nasional, Penanganan Sengketa, Mediasi

Actions (login required)

View Item