DIAN JANNATI AMELIA, - (2024) PENJATUHAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN.Bjb). Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (719kB)
Preview	Text SKRIPSI DIAN JANNATI AMELIA.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Dian Jannati Amelia, (2024): Penjatuhan Sanksi Pidana dan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Tidak Menyenangkan (Studi Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN.Bjb) Penelitian ini dilatarbelakangi penjatuhan dua kali dalam kasus perbuatan tidak menyenangkan dalam sanksi pidana dan sanksi adat di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada kasus Husin bin Rida'i, yang dihukum berdasarkan hukum adat dan hukum pidana atas tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan mencakup unsur paksaan, yang dapat berupa pemaksaan secara fisik atau ancaman kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana dan sanksi adat terhadap tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dan mengetahui tinjauan asas ne bis in idem terhadap sanksi pidana dan sanksi adat dalam Putusan Nomor 210/Pid.B/2023/PN.Bjb. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Sumber datanya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang diperoleh tersebut akan dilakukan analisis data dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama sebagaimana tertuang dalam surat keputusan bersama, Tokoh Adat Dayak dan Tokoh Adat Madura menjatuhkan sanksi adat terhadap terdakwa tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan. Sedangkan dalam perjanjian penyelesaian konflik tokoh adat sepakat dalam menyerahkan proses pidana terhadap pihak aparat penegak hukum. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991. Kedua Dalam kasus yang melibatkan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, ketika sanksi adat telah diterapkan dan diselesaikan, terdakwa juga dijatuhkan sanksi pidana. Asas ne bis in idem menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi adat secara bersamaan. Saran penulis, penting bagi hakim di Pengadilan Negeri untuk berhati-hati ketika menentukan hukuman pidana bagi pelanggar hukum, karena Yurisprudensi memiliki arti yang sama pentingnya dengan KUHP dan undangundang lainnya. Hal ini disebabkan karena Yurisprudensi meliputi Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan perkara tertentu. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Sanksi Adat, Tindak Pidana, Perbuatan Tidak Menyenangkan

Actions (login required)

View Item