SONIA KHOIRUNNISA, - (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI LEMBAGA PENDIDIKAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BA IV.pdf Download (11MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (688kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam Putusan ini membolehkan melakukan kampanye pemilihan umum di lembaga pendidikan selagi tidak menggunakan atribut kampanye. Menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 pada Pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyebutkan kampanye pemilihan umum menggunakan fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan tidak dibenarkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah faktor yang melatarbelakangi lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan dampak yang terjadi dari lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023 terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan umum di lembaga pendidikan dan bagaimana analisis yuridis Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang pelaksanaan kampanye pemilihan umum yang dilakukan di lembaga pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan umum di lembaga pendidikan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan factor yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap pelaksanaan kampanye pemilihan umum di lembaga pendidikan. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research). Sumber yang dipakai meliputi sumber sekunder yaitu buku- buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum Pembahasan dan dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pertimbangan hakim mengatakan secara mutlak melarang kampanye menggunakan tempat ibadan dan tidak menutup kemungkinan melakukan kampenye menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menurut Penulis dikhawatirkan akan membawa berdampak buruk bagi ekosistem pendidikan. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi konflik atau tawuran di dalam maupun luar sekolah. Ketika lembaga pendidikan dianggap mungkin untuk menjadi arena kampanye pemilihan umum maka besar kemungkinan lembaga pendidikan akan menjadi ajang politik praktis. Dampak yang mungkin terjadi maka siswa-siswa sekolah tersebut akan terdampak polarisasi Pemilihan Umum yang nantinya terjadi. Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye Pemilihan Umum di Lembaga Pendidikan, Pemilihan Umum.

Actions (login required)

View Item