ATIKA ZAMHAR, - (2024) EFEKTIVITAS DINAS TENAGA KERJA PROVINSI RIAU DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (630kB)
Preview	Text SKRIPSI ATIKA ZAMHAR.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Atika Zamhar, (2024): Efektivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan Hubungan Industrial merupakan perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dengan pekerja yang meliputi perselisihan hak, perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan yang terjadi antar sesama pekerja itu sendiri. Dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial, hal pertama yang dilakukan adalah perundingan bipartit yaitu perundingan yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara saja tanpa melibatkan pihak ketiga. Namun, jika perundingan bipartit ini gagal, langkah selanjutnya yaitu melakukan perundingan tripartit yaitu perundingan yang melibatkan pihak ketiga di tengah kedua pihak yang berperkara. Pihak ketiga disini adalah instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja yang salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Dengan latar belakang yang demikian, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai apakah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau sudah berperan efektif ataukah belum dalam menjalankan kewajibanya yaitu melakukan perundingan tripartit terkhususnya adalah proses mediasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian sosiologis empiris dimana di dalamnya membahas suatu fenomena dan menghubungkanya dengan objek penelitian. Teknik pengambilan data dengan melakukan wawancara serta mengkaji dokumen pendukung baik berupa referensi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum efektif. Dari keseluruhan kasus yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, yang terselesaikan hanya sekitar 30% di tahap mediasi. Dalam pelaksanaan proses mediasi ini ada beberapa hambatan yang mengakibatkan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau kurang berhasil dalam menyelesaikan perselisihan tersebut diantaranya adalah produk hukum yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau hanya berupa anjuran atau Perjanjian Bersama yang itu sifatnya tidak memaksa dan tidak mengikat bagi pihak yang dikenakan sanksi sehingga banyak dari pihak yang seharusnya melaksanakan anjuran dari hasil mediasi tetapi malah tidak melaksanakan sama sekali dan akhirnya perkara tersebut tetap sampai pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri. Kemudian juga, tidak ada regulasi yang mengatur mengenai kewenangan Disnaker lebih lanjut. Maksudnya adalah setelah hasil mediasi keluar, apakah itu dilaksanakan oleh pihak yang bersangkutan atau tidak, Disnaker tidak ada wewenang lagi dalam hal tersebut. Kunci : Efektivitas, Mediasi, Dinas Tenaga Kerja

Actions (login required)

View Item