FARHAN AL AZIZ, - (2024) PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKUPERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 DIDESA TANJUNG PAUHKECAMATAN SINGINGI HILIR PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI FARHAN AL AZIZ.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (697kB)

Abstract

ABSTRAK Farhan Al Aziz (2024) : Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Didesa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanjung Pauh Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dari perspektif Fiqih Siyasah. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya aktivitas pertambangan ilegal yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni ; bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir, dan bagaimana perspektif fiqih siyasah terhadap pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas liar di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian, Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (Field research) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi, lokasi penelitian ini berfokus di desa Tanjung Pauh kecamatan Singingi Hilir, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta sumber data sekunder seperti buku-buku dan perundangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di Desa Tanjung Pauh, Kecamatan Singingi Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih menghadapi beberapa faktor penghambat. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan optimalitas dan efektivitasnya. Diperlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk mencari solusi terbaik, seperti pelatihan keterampilan atau penciptaan lapangan kerja baru sebagai alternatif. Upaya preventif dan represif perlu ditingkatkan, serta mempertimbangkan prinsip individualisasi pidana dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan karakteristik pelaku kejahatan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Pertambangan, Penegakan Hukum, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item