NUR AZIZAH QORI MULIA DALIMUNTHE, - (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MELAKUKANPEMBAYARAN RETRIBUSIBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text FILE LENGKAP KECUALI HASIL PENELITIAN (BAB IV).pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) FILE HASIL PENENLTIAN (BAB IV).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (623kB)

Abstract

NUR AZIZAH QORI MULIA DALIMUNTHE (2024) : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN MENARA TELEKOMUNIKASI YANG TIDAK MELAKUKANPEMBAYARAN RETRIBUSIBERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI Penegakan hukum terhadap Perusahaan Telekomunikasi yang tidak melakukan pembayaran retribusi diatur dalam Pasal Pasal 20 poin H Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, bahwa setiap penyedia Menara berkewajiban membayar pajak dan/atau retribusi sesuai peraturan perundang undangan. Banyaknya jumlah menara telekomunikasi yang berdiri di Kabupaten Kampar tidak membuat retribusi menara telekomunikasi meningkat dan berjalan dengan baik, dikarenakan masih banyak perusahaan menara telekomunikasi yang tidak melakukan pembayaran retribusi menara telekomunikasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan, untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi yang tidak melakukan pembayaran retribusi dan hambatan Pemerintah Daerah dalam melakukan penegakan hukum terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi yang tidak melakukan pembayaran retribusi menara telekomunikasi di Kabupaten Kampar. Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan data yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan dalam penegakan hukum terhadap Perusahaan Menara Telekomunikasi yang tidak melakukan pembayaran retribusi menara telekomunikasi yaitu dilakukannya pemberian sanksi andimistratif maupun sanksi polisional yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persendian (Diskominfo) Kabupaten Kampar yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP) Kabupaten Kampar. kurangnya managerial tenaga yang menangani dan keuangan menjadi faktor penghambat Pemerintah D Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perusahaan Menara Telekomunikasi,Pembayaran

Actions (login required)

View Item