IZZATUNNISA, - (2024) Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text TANPA BAB IV.pdf - Published Version Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (531kB)

Abstract

ABSTRAK Izzatunnisa (2024) : Pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Perspektif Fiqh Siyasah ( Studi di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara) Penelitian ini dilatar belakangi oleh terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah perwujudan demokrasi. Namun kenyataan dilapangan terutama di Desa Sungai Tonang bahwa kinerja BPD tidak terlaksana. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan bagaimana analisis fiqh siyasah terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis Penelitian Lapangan (Field research) yang bersifat kualitatif yang dilaksanakan di Desa Sungai Tonang Kecamatan Kampar Utara. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang. dan sampel dalam penelitian adalalah keseluruhan populasi orang dengan menggunakan teknik Total Sampling. pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Dan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sungai Tonang sudah baik akan tapi belum seluruhnya dilaksanakan secara optimal. Dalam merancang dan merumuskan peraturan Desa sudah terlaksana dengan baik, dalam mengawasi kinerja kepala desa juga sudah terlaksana dengan baik, sedangkan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD yaitu keterbatasan dana, dan kurangnya pendidikan dari masyarakat, serta kurangnya rasa peduli oleh BPD. Dalam tinjauan Fiqh Siyasah terhadap fungsi BPD di Desa Sungai Tonang belum sepenuhnya terlaksana secara optimal dan belum sesuai dengan Lembaga Ahl Hall wa al-Aqd yang ada dalam fiqh siyasah dengan tujuan mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kata Kunci : Badan Permusyawaratn Desa, Peraturan Daerah, Fiqh Siayasah

Actions (login required)

View Item