AZIAN ATIKA, - (2024) ANALISIS PUTUSAN HAKIM NO. PERKARA 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn TENTANG GUGAT CERAI ISTRI YANG NUSYUZ DI PENGADILAN AGAMA BANGKINANG DAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI AZIAN ATIKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Azian Atika (2024) : Analisi Putusan Hakim NO. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn Tentang Cerai Gugat Istri Yang Nusyuz Di Pengadilan Agama Bangkinang. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terhadap cerai gugat istri yang nusyuz di Pengadilan Agama Bangkinang dalam perkara Nomor 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn yakni terdapat satu perkara yang terjadi seorang istri yang menjadi pelaku utama atas terjadinya problematika didalam rumah tangga tersebut, istri yang berbuat nusyuz yang menggugat suaminya ke Pangadilan Agama yang seharusnya suami yang menjatuhkan cerai talak kepadaya.rumusan masalah dari penelitian ini adalah apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara cerai gugat atas istri yang nusyuz di Pengadilan agama Bangkinang berdasarkan nomor putusan perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn. Bagiamana Analisis Putusan Hakim no. Perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn tentang Gugat Cerai istri yang nusyuz di Pengadilan Agama Bangkinang dan Prespektif Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan hukum normatif. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Bangkinang, subjek penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, sedangkan objek penelitiannya berupa nalisis putusan hakim. Sumber data penelitian ini adalah Data primer dan Sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim terhadap masalah cerai gugat istri yang nusyuz nomor perkara 917/Pdt.G/2022/PA.Bkn, dasar hukum yang digunakan adalah pasal 19 hurup (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 166 (f) KHI tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak adalagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Dalam kaidah fiqh: mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya Kata Kunci: Analisis,Putusan Hakim,Perceraian,Nusyuz.

Actions (login required)

View Item