AULIA NABILA, - (2024) PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 DI NAGARI SUNGAI KAMUYANG KECAMATAN LUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI AULIA NABILA.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (852kB)

Abstract

ABSTRAK Aulia Nabila (2024) : Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puuh Kota Menurut Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamtan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota yang terlihat kurang tepat sasaran. Adapun permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan Luak. 2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Nagari Sungai Kamuyang Kecamatan. 3) Bagaimana Pandangan fikih siyasah dusturiyah tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan bersifat. Sumber primer dalam penelitian ini adalah wali nagari, sekretais nagari, kepala jorong, pendamping Program Keluaga Harapan (PKH) dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan data sekunder yang diambil adalah sumbernya dai buku-buku, jurnal, dokumen dan arsip. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan analisi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Sungai Kamuyang tidak sesuai dengan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018. Karena masih ada masyarakat yang tidak terdata, masyarakat yang tidak terverifikasi oleh Kementrian Sosial. Faktor penyebab adalah kurangnya pendataan, sosialisasi antara pemerintah nagari dengan masyarakat, komunikasi dan sumber daya manusia. Tinjauan fiqih siyasah dalam pelaksanaan Program keluarga Harapan (PKH) sudah mulai berjalan dengan baik sesuai dengan prinsipprinsip syari‟at islam yaitu perangkat-perangkat nagari sudah bertangggungjawab. Kata Kunci: PKH, Fiqih Siyasah Peraturan Menteri Sosial

Actions (login required)

View Item