ABDUL HAMID, - (2024) PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK ( STUDI KASUS DI KANTOR KELURAHAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU ) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (802kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai Pelayanan Publik didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Undang-Undang ini dimana berisi tentang Pelayanan Publik yang mana pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi m asyarakat yang mana salah satu fokus perhatian adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Bab IV Hak, kewajiban dan larangan. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru ? (2) Kendala-kendala apa saja dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru ? (3) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru ? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field Research). Lokasi Penelitian adalah di Kantor Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru, Populasi dan Sampel adalah Pegawai Kantor Kelurahan Tuah Madani dan Masyarakat setempat, Sumber Data dari penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder, Teknik Pengumpulan Data dengan menggunakan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Metode Analisis Data dengan cara menganalisis data penelitian, Teknik Penulisan dengan menggunakan metode deduktif, induktif, dan deskriptif dan terakhir Sistematika Penulisan Skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Tuah Madani belum optimal. Kendalanya antara lain adalah kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian dokumen layanan kepada masyarakat dan masih adanya kebutuhan untuk mendapatkan dokumen tambahan karena kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan pegawai yang tidak konsisten dalam pelayanan juga menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kinerja pegawai untuk memastikan Pelayanan Publik sesuai aturan yang berlaku. Tinjauan dari perspektif Fiqh Siyasah menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dan nilai-nilai Islam, terutama dalam hal amanah dan keadilan. Kata Kunci :Pelayanan Publik, Kantor Kelurahan, Perspektif Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item