ESHA NURRIDHA AMALIGA, - (2024) MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU. Laporan thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN TA KECUALI BAB III.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB III) BAB III PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT 2 ATAS JASA KONSTRUKSI DI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU OLEH ESHA NURRIDHA AMALIGA NIM. 02170623916 Tugas Akhir ini mengambil objek Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Provinsi Riau yang dimulai sejak bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2024. Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tentang mekanisme pengenaan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau. Penerimaan pajak terutama pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau biasa disebut juga dengan PPh Final merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara terkhusus pada sektor Pembangunan dan infrastruktur negara. PPh pasal 4 ayat (2) dikenakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu. Salah satu jenis dari jasa tertentu ini yaitu jasa konstruksi. Data yang dikumpulkan merupakan jenis data primer yang diperoleh penulis melalui wawancara dan jenis data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung. Penulis melakukan penelitian dengan tiga metode yaitu wawancara dengan narasumber, metode observasi yang dilakukan penulis secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan PPh pasal 4 ayat (2) terhadap wajib pajak (Badan Usaha) berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Riau dan peningkatan penerimaan pajak yang diperlukan untuk membantu upaya pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur negara yang lebih baik. Selain itu, adapun dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran serta pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi terhadap wajib pajak pada Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau telah sesuai berdasarkan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kata Kunci : Mekanisme Pengenaan, PPh pasal 4 ayat 2, Jasa Konstruksi

Actions (login required)

View Item