Dhimas Rahma Sari, Dhimas (2024) PELAKSANAAN PERATURAN KAWASAN TANPA ROKOK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH SIAK NOMOR 13 TAHUN 2018 DI PUSKESMAS KECAMATAN DAYUN PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (696kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yaitu banyaknya para perokok di Indonesia terlebih para perokok muda yang masih menginjak usia remaja baik dari SMP/sederajat maupun SMA/sederajat. Permasalahan di lapangan, para perokok ini tidak terlalu memperhatikan tempat dan waktu salah satunya seperti di area fasilitas kesehatan masih ditemui para perokok seperti fasilitas kesehatan salah satunya puskesmas masih ditemui para perokok yang merokok di wilayah yang ditentukan sebagai Kawasan Tanpa Rokok selanjutnya disebut KTR. Adapun pokok permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Siak Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Puskesmas Kecamatan Dayun Perspektif Fiqih Siyasah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah sesuai dengan yang diterapkan di Puskesmas kecamatan Dayun dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Fiqih Siyasah terhadap Peraturan Daerah Siak Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian ini merupakan Jenis Penelitian Lapangan (Field Research). Subjek penelitian adalah Kepala Puskesmas, Pegawai Puskesmas dan masyarakat, dan objek penelitian adalah Pelaksanaan Peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas kecamatan Dayun. Dan untuk Informan berjumlah 3 orang pegawai dan 4 orang pengunjung. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder, pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, Sedangkan metode analisis data di lakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peraturan daerah ini sudah berjalan namun belum efektif dan maksimal. Sejauh pengamatan peneliti yang sudah terlaksana hanya teguran yang diberikan kepada pelanggar KTR hanya berupa teguran secara lisan saja dan edukasi singkat. Puskesmas dalam hal ini adalah suatu lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam menegakkan aturan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang merujuk kepada peraturan yang berlaku, hal ini sejalan dengan Siyasah Dusturiyah. Dimana masyarakat merupakan tanggungjawab pemimpin. Pemimpin harus menciptakan kemaslahatan kepada masyarakat sebagai bagian dari amanah yang telah di berikan kepadanya.

Actions (login required)

View Item