RIZANDY MARSYA, - (2024) KEWAJIBAN PEMERINTAH MEMBERIKAN KIOS PADA PEDAGANG UKM YANG TERDAFTAR DI PASAR ATAS OLEH PEMERINTAH DAERAH KOTA BUKITTINGGI BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2018. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Rizandy Marsya, (2024): Kewajiban Pemerintah Memberikan Kios pada Pedagang UKM yang Terdaftar di Pasar Atas Oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi berdasarkan Peraturan presiden Nomor 64 Tahun 2018 Penelitian skripsi ini dilatar belakangi dengan terjadinya kebakaran yang melanda Pasar Atas pada tahun 2017 yang lalu, dan mengakibatkan 763 pedagang UKM mengalami kerugian. Pasca kebakaran, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pembangunan yang bertujuan Pemerintah Kota Bukittinggi merehabilitasi Pasar Atas tersebut. Pada saat pelaksanaan rehabilitasi, pedagang Pasar Atas kemudian di alokasikan ke tempat perdagangan sementara, yaitu di halaman parkir Pasar Putih, tepat di belakang Pasar Atas. Setiap pedagang yang di rehabilitasi harus terdaftar dengan tanda kartu kuning, akan tetapi pedagang tidak boleh menyewakan kiosnya dimana para pedagang terdaftar merasa telah di batasi hak-haknya terkait kebijakan tersebut. Jenis penelitian adalah hukum sosiologis bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang diterapkan adalah hukum empiris. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan studi pustaka. Kemudian analisa data proses penafsiran dan pemahaman terhadap data penelitian. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian informan penelitian terdiri dari 764 populasi dengan 120 sampel yang terdiri 1 orang Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengan dan Perdagangan Kota Bukittinggi dan 119 orang pedagang Pasar Atas yang terdaftar. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa keputusan pengelolaan Pasar Atas tersebut berjalan dalam satu pihak tanpa melibatkan para pedagang yang terdaftar, hal itu yang menyebabkan kebijakan tentang pemindahan lokasi sementara, pendaftaran ulang kartu kuning, loting zona penempatan kios, dan dibatasinya hak pedagang yang terdaftar terhadap pemakaian kios, menjadikan kebijakan tersebut mendapatkan penolakan dari para pedagang yang terdaftar karena merasa telah dibatasi hak-hak mereka sebagai pedagang tetap. Hal ini kemudian memicu terjadinya kontra antara pedagang yang terdaftar dengan Pemerintah Kota Bukittinggi terkait pengelolaan Pasar Atas yang dilakukan. Kata kunci: Memberikan Kios, Pengelolaan.

Actions (login required)

View Item